BLUD dan Coretax DJP: Tantangan Perpajakan yang Kerap Diabaikan

Jakarta — Di balik kesibukan melayani pasien, mengelola fasilitas pendidikan, dan menyediakan layanan publik lainnya, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyimpan pekerjaan rumah besar yang kerap luput dari perhatian: pengelolaan perpajakan yang benar dan akuntabel.

Sebuah rumah sakit BLUD mengalami keterlambatan pelaporan pajak akibat administrasi manual, sementara pemerintah daerah mengalami kendala dalam pengelolaan bukti potong pajak. Kasus seperti ini bukan pengecualian ini gambaran nyata yang terjadi di banyak BLUD di seluruh Indonesia.

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

Fleksibilitas inilah yang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan operasional layanan, di sisi lain menciptakan kompleksitas tersendiri dalam aspek perpajakan. BLUD memiliki berbagai sumber pendapatan mulai dari jasa layanan, kerja sama pihak ketiga, hingga hibah yang masing-masing memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda-beda.

Inilah yang sering membuat pengelola BLUD bingung: kewajiban perpajakan BLUD tidak sama persis dengan instansi pemerintah biasa, namun juga berbeda dari badan usaha swasta. Kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 atas tenaga medis dan honorarium, PPh Pasal 23 atas jasa pihak ketiga, hingga PPN atas transaksi tertentu semua harus dipahami dan dikelola secara terpisah dan tepat.

Proses pelaporan pajak yang sebelumnya dilakukan secara manual kini bertransformasi menjadi sistem digital terintegrasi melalui Coretax Administration System. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap pelatihan pajak digital untuk ASN dan Bendahara BLUD semakin penting, mengingat banyak instansi masih menggunakan pola administrasi manual atau aplikasi lama.

Transisi ke Coretax DJP tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan yang banyak muncul di praktik meliputi aktivasi akun dan autentikasi seperti email dan nomor gawai yang tidak sinkron, pengelolaan kewenangan akun PIC atau penanggung jawab badan, serta adaptasi kanal administrasi PPN.

Bagi bendahara BLUD yang selama ini terbiasa dengan sistem manual, kendala teknis seperti ini bisa langsung berujung pada keterlambatan pelaporan dan sanksi denda meski kesalahan bukan sepenuhnya berasal dari kelalaian mereka.

Konsekuensi dari pengelolaan perpajakan BLUD yang buruk tidak main-main. Mulai dari denda keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, temuan BPK atas kelemahan sistem pengelolaan keuangan, hingga sanksi administrasi yang berdampak langsung pada operasional layanan publik.

Pelaporan yang lebih tertib membantu meminimalkan risiko sanksi administrasi, sementara data perpajakan yang terintegrasi membantu proses audit dan monitoring internal menjadi lebih efisien dan akuntabel.

Artinya, kerapian administrasi perpajakan BLUD bukan sekadar kewajiban hukum ini adalah fondasi kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Seluruh transaksi kini tercatat secara elektronik dan mudah diaudit, administrasi perpajakan menjadi lebih tertib dan terukur, serta pengurangan administrasi manual membantu menekan biaya operasional. Ini adalah sisi positif digitalisasi perpajakan yang bisa dimanfaatkan BLUD jika SDM-nya siap.

Tahun 2026 diperkirakan menjadi fase pengetatan berbasis data setelah fase transisi 2025, di mana DJP telah mengumumkan bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 dilakukan melalui Coretax dan menghentikan penggunaan media sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk menunda adaptasi.

Penguatan kompetensi perpajakan pengelola BLUD bukan pengeluaran, melainkan investasi untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar akibat sanksi, temuan audit, dan ketidakpatuhan. Pemahaman yang komprehensif dari dasar hukum perpajakan BLUD, mekanisme pemotongan dan pemungutan, pengelolaan e-Bupot, hingga simulasi langsung Coretax DJP adalah modal utama agar BLUD dapat beroperasi dengan tenang dan akuntabel.

Tingkatkan kompetensi tim perpajakan BLUD Anda melalui Bimtek Perpajakan BLUD 2026: Kelola Pajak Sesuai Regulasi