Bimtek Mitigasi Risiko Audit dan Tata Kelola Pertanggungjawaban Keuangan Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah menuntut tata kelola yang tertib, transparan, akuntabel, serta didukung bukti dan sistem pengendalian yang memadai. Risiko kesalahan administrasi, ketidakpatuhan, kelemahan pengendalian intern, kekurangan bukti pertanggungjawaban, maupun ketidaktepatan penyajian laporan dapat menjadi temuan dalam proses pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sedangkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjadi patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Bagi pemerintah daerah, tata kelola pertanggungjawaban juga perlu memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemahaman atas risiko audit dan standar pertanggungjawaban diperlukan agar pengelola keuangan mampu melakukan pencegahan, koreksi, dan penyiapan dokumen secara lebih baik.

Bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai risiko audit, standar pemeriksaan, pengendalian intern, serta tata kelola pertanggungjawaban keuangan yang tertib dan akuntabel.

Tujuan Bimtek adalah meningkatkan kemampuan peserta dalam mencegah potensi temuan, menyiapkan dokumen dan data pemeriksaan, merespons hasil pemeriksaan, serta menindaklanjuti rekomendasi secara tepat.

1. Kerangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta pemahaman Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
2. Identifikasi dan pemetaan risiko audit: ketidakpatuhan, kelemahan pengendalian intern, kesalahan administrasi, dan risiko salah saji.
3. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan langkah preventif untuk meminimalkan potensi temuan pemeriksaan.
4. Tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan, belanja, pembiayaan serta kelengkapan bukti/dokumen pendukung.
5. Rekonsiliasi, verifikasi, koreksi transaksi, dan pengendalian kualitas data sebelum penyusunan laporan pertanggungjawaban
6. Kesiapan menghadapi pemeriksaan: penataan dokumen, penyediaan data, komunikasi dengan pemeriksa, dan respons atas permintaan keterangan.
7. Analisis temuan pemeriksaan, penyusunan tanggapan, rencana aksi, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
8. Studi kasus mitigasi risiko audit dan penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan.