Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi yang sekarang ini dinikmati pemeirntah daerah Kabupaten dan Kota, memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemunculan UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Masalah utama yang sering terjadi di dalam administrasi keuangan adalah masalah pengambilan keputusan, kebijaksanaan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan, akutansi, pelaksanaan, laporan pelaksanaan, dan pengawasan atas pengadaan dana disatu pihak serta penggunaan dana. Dilain pihak Tujuan yang akan dicapai oleh administrasi keuangan negara adalah pertanggungjawaban, efisiensi, serta efektivitas dalam pengadaan dan penggunaan dana. Selain dari pada itu Administrasi Keuangan Negara tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan, tetapi juga tentang perbedaan – perbedaan kebijakan yang ada dan mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah.

a. untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang baru; b. meningkatkan pemahaman pada persiapan penyusunan dokumen pengadaan dalam menghadapi audit pasca proses pengadaan c. untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggung-jawaban keuangan menuju opini wajar tanpa pengecualian.

1. Mekanisme Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. 2. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD. 3. PPK dan PPTK SKPD Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. 4. Pelaksanaan Belanja Honorarium 5. Metodologi perencanaan dan proses penyusunan anggaran daerah 6. Sistem anggaran dan penatausahaan pengelolaan keuangan oleh Bendahara 7. Pendelegasian kewenangan dari Pengguna Anggaran 8. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.