Bimtek Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah daerah mengelola informasi penanaman modal dan layanan perizinan secara mendasar. Sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi kini menjadi tulang punggung pengambilan keputusan investasi mulai dari pemetaan potensi daerah, pemantauan realisasi investasi, hingga pemberian kemudahan perizinan kepada investor secara real-time. Pemerintah melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 menegaskan bahwa seluruh proses perizinan berusaha wajib dilakukan melalui sistem OSS RBA secara digital dan terintegrasi. Di sisi lain, SPIPISE sebagai sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus dikembangkan sebagai infrastruktur utama layanan investasi nasional. Namun banyak aparatur daerah yang belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap kerangka regulasi, pedoman perencanaan, dan implementasi teknis sistem informasi ini sehingga potensi investasi daerah tidak tergali secara optimal. Bimtek ini hadir untuk membekali aparatur dengan pemahaman menyeluruh atas pedoman perencanaan, regulasi, dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah secara profesional dan akuntabel.

Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang Pedoman Perencanaan, Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan.

Kebijakan Penanaman Modal: arah kebijakan investasi nasional dan regulasi sistem informasi penanaman modal daerah Pelaksanaan Penanaman Modal: mekanisme, realisasi, dan pengendalian kegiatan investasi berbasis data Kebijakan Penyelenggaraan PTSP: PP 28/2025 dan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelimpahan Kewenangan DPMPTSP Tugas Pokok dan Fungsi PTSP dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penunjang Sistem Informasi Pelayanan: OSS RBA, SPIPISE, dan implementasi digitalisasi layanan perizinan daerah Target Realisasi Investasi Nasional dan Strategi Pencapaian Target Investasi Daerah