Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Sesuai Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah menetapkan kebijakan dasar untuk mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif demi meningkatkan daya saing perekonomian nasional, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). RUPM berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor yang akan dikembangkan dan dipromosikan melalui kegiatan penanaman modal. Namun baru 52% provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang telah menetapkan RUPM, sisanya masih berupa rancangan peraturan, naskah akademis, maupun progres penganggaran. Bimtek Optimalisasi RUPM hadir untuk membekali aparatur daerah agar mampu menyusun RUPMP dan RUPMK secara tepat, sinkron dengan kebijakan investasi nasional dan provinsi.

Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM).

Arah dan Rencana Kebijakan Penanaman Modal di Daerah Tata Cara Penyusunan RUPMP dan RUPMK Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Ancaman, dan Peluang Kebijakan dan Strategi Kontribusi Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Bidang Penanaman Modal pada Pembangunan [Provinsi/Kabupaten/Kota] Evaluasi, Fasilitasi, dan Pembiayaan Penyusunan RUPMP dan RUPMK