BIMTEK KEMITRAAN USAHA MASYARAKAT DESTINASI PARIWISATA

Pengembangan destinasi pariwisata tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat setempat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek, pembangunan kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan, serta mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan menegaskan bahwa destinasi pariwisata berkelanjutan harus dibangun dengan pendekatan berbasis masyarakat lokal (community-based tourism), di mana masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan destinasi, pemanfaatan potensi alam dan budaya, serta memperoleh manfaat ekonomi yang adil melalui skema kemitraan usaha.

Dalam praktiknya, masih banyak kawasan destinasi pariwisata yang belum memiliki pola kemitraan usaha yang jelas antara pengelola destinasi, pelaku usaha skala besar, dan masyarakat sekitar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal, seperti pelaku usaha homestay, kuliner, kerajinan, dan jasa wisata lainnya. Diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan pengelola destinasi dalam merancang, membangun, dan mengelola kemitraan usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bersama masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, PUSLATNAS memandang perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kemitraan Usaha Masyarakat Destinasi Pariwisata guna membekali aparatur dan pengelola destinasi dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam membangun kemitraan usaha pariwisata bersama masyarakat.

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan strategi kepariwisataan nasional yang berorientasi pada pelibatan masyarakat;
2. Membekali peserta dengan konsep dan model kemitraan usaha pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism);
3. Meningkatkan kapasitas peserta dalam memfasilitasi kemitraan antara pelaku usaha skala besar dengan UMKM dan koperasi masyarakat sekitar destinasi;
4. Membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam penguatan kelembagaan masyarakat (Pokdarwis, BUMDes, dan kelompok usaha wisata);
5. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal melalui skema kemitraan usaha pariwisata yang adil dan berkelanjutan.

1. Kebijakan dan strategi kepariwisataan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Konsep dan model kemitraan usaha pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism) dan sinergi pentahelix;
3. Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021) dan penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis);
4. Pola kemitraan UMKM dan koperasi masyarakat dengan pelaku usaha pariwisata skala besar;
5. Legalitas dan perizinan berusaha berbasis risiko bagi usaha pariwisata masyarakat (homestay, kuliner, kerajinan, jasa wisata);
6. Strategi pemasaran dan promosi destinasi berbasis kemitraan masyarakat;
7. Penyusunan rencana dan perjanjian kemitraan usaha pariwisata yang adil dan berkelanjutan;
8. Studi kasus dan praktik penyusunan rencana kemitraan usaha masyarakat destinasi pariwisata.