Bimtek Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Dasar hukum utama pengelolaan koperasi di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Meskipun sempat digantikan UU No. 17 Tahun 2012, namun Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 sehingga UU No. 25 Tahun 1992 kembali berlaku sebagai landasan hukum perkoperasian hingga saat ini. Pemerintah saat ini sedang memproses pembentukan UU Sistem Perkoperasian Nasional yang ditargetkan rampung tahun 2026 sebagai pembaruan regulasi yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Di tengah momentum besar program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) yang menargetkan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, pemahaman yang mendalam terhadap implementasi UU Perkoperasian menjadi sangat krusial. Bimtek ini hadir untuk membekali peserta dengan pemahaman yang komprehensif atas prinsip, tata kelola, dan implementasi regulasi perkoperasian yang berlaku.

Untuk memberikan pemahaman terhadap peserta tentang Implementasi UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia.

Prinsip-prinsip Koperasi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 dan perkembangan regulasi perkoperasian terbaru Perangkat Organisasi Koperasi: Hak dan Kewajiban Pengurus dan Anggota Tata Cara Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Teknik Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Kebijakan Pemerintah tentang Perkoperasian dan Program KOPDES Merah Putih Laporan Keuangan Koperasi dan Akuntansi Koperasi Program Pemerintah tentang Permodalan Usaha Koperasi