Bimtek Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah

Pertanahan merupakan salah satu aspek paling strategis sekaligus paling kompleks dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penyusunan RUU Administrasi Pertanahan dilatarbelakangi oleh perkembangan kondisi hukum yang memunculkan banyak regulasi dengan substansi saling beririsan sehingga berdampak pada pengelolaan pertanahan terjadi fragmentasi peraturan yang memicu tumpang tindih regulasi, disharmoni kebijakan, hingga beragam persoalan dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan. Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang perlu mendapatkan solusi melalui regulasi baru: masih adanya tumpang tindih antara area penggunaan lain dengan kawasan hutan, kompleksitas pengelolaan berbagai jenis aset, serta perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ketidaksesuaian data spasial dan tumpang tindih kewenangan. Di tengah dinamika regulasi tersebut, aparatur pemerintah yang menjalankan fungsi administrasi pertanahan dituntut untuk terus memperbarui pemahamannya. Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2025 telah mengubah ketentuan pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, menuntut seluruh aparatur yang terlibat dalam layanan pertanahan untuk segera beradaptasi. Bimtek Administrasi Pertanahan bagi Aparatur Pemerintah hadir sebagai solusi konkret untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam mengelola administrasi pertanahan secara profesional, akuntabel, dan sesuai regulasi terbaru.

Memahami dasar hukum dan regulasi terbaru administrasi pertanahan sesuai UUPA dan Permen ATR/BPN terkini. Menguasai mekanisme pendaftaran tanah, penetapan hak atas tanah, dan pelimpahan kewenangan antar jenjang. Mampu mengelola administrasi pertanahan secara tertib, akurat, dan sesuai prosedur yang berlaku. Memahami perkembangan terbaru RUU Administrasi Pertanahan dan implikasinya bagi aparatur daerah.

Dasar hukum administrasi pertanahan: UUPA No. 5 Tahun 1960 dan regulasi turunan terbaru ATR/BPN Jenis-jenis hak atas tanah: Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan Pendaftaran tanah: prosedur, persyaratan, dan mekanisme penerbitan sertifikat hak atas tanah Pelimpahan kewenangan penetapan hak atas tanah sesuai Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2025 Pengadaan tanah untuk kepentingan umum: dasar hukum, tahapan, dan mekanisme ganti kerugian Penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di tingkat daerah Digitalisasi administrasi pertanahan: layanan elektronik ATR/BPN dan sistem informasi pertanahan Perkembangan terbaru: substansi dan implikasi RUU Administrasi Pertanahan bagi aparatur pemerintah Studi kasus: penanganan permasalahan administrasi pertanahan yang umum terjadi di daerah